Sengketa Thailand dan Kamboja merupakan salah satu konflik perbatasan paling panjang di Asia Tenggara. Perselisihan ini berakar dari perjanjian kolonial pada 1907, perebutan hak atas Candi Preah Vihear, hingga memuncak dalam berbagai pertempuran, termasuk insiden bersenjata pada 2025. Artikel ini akan membahas secara lengkap sejarah, dinamika politik, hingga dampak sosial dari konflik berkepanjangan antara kedua negara tersebut.
Awal Mula Sengketa Thailand dan Kamboja
Demarkasi 1907: Warisan Kolonial yang Menjadi Sumber Konflik
Sengketa Thailand dan Kamboja bermula dari perjanjian demarkasi tahun 1907 antara Prancis sebagai penguasa kolonial Kamboja dengan Siam (nama lama Thailand). Dalam perjanjian tersebut, peta perbatasan dibuat oleh pihak kolonial dengan banyak interpretasi yang berbeda. Peta inilah yang kemudian menjadi dasar perselisihan mengenai status Candi Preah Vihear.
Peta yang dibuat Prancis menempatkan Candi Preah Vihear di wilayah Kamboja, sedangkan Thailand beranggapan bahwa candi itu seharusnya berada di wilayahnya. Perbedaan tafsir inilah yang menimbulkan sengketa panjang hingga ke abad ke-21.
Sengketa Thailand dan Kamboja di Era Modern
Putusan Mahkamah Internasional 1962
Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Candi Preah Vihear adalah milik Kamboja. Putusan ini memicu ketegangan di Thailand, karena sebagian masyarakat dan politisi menolak hasilnya.
Walaupun keputusan ICJ bersifat final, sengketa tidak berhenti. Thailand dan Kamboja kerap terlibat ketegangan militer di sekitar wilayah candi, terutama ketika isu nasionalisme meningkat di masing-masing negara.
Ketegangan Baru Setelah 2008
Sengketa Thailand dan Kamboja kembali memanas pada 2008 ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Thailand menilai keputusan itu akan memperkuat klaim Kamboja atas wilayah sekitar candi.
Insiden pertempuran kecil pun terjadi di perbatasan, menewaskan sejumlah tentara dari kedua belah pihak. Ribuan warga sipil di sekitar perbatasan terpaksa mengungsi akibat baku tembak.
Sengketa Thailand dan Kamboja: Memanas Hingga 2025
Konflik Perbatasan Awal 2025
Awal tahun 2025 menjadi babak baru dalam sengketa Thailand dan Kamboja. Bentrokan bersenjata kembali terjadi di dekat perbatasan Provinsi Preah Vihear dan Provinsi Sisaket. Kedua negara saling menuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya berlaku.
Laporan dari media lokal menyebutkan adanya korban jiwa di kedua pihak. Tentara Thailand mengklaim bahwa Kamboja mendirikan pos militer baru di wilayah sengketa, sementara Kamboja menuduh Thailand melanggar wilayahnya dengan patroli bersenjata.
Reaksi ASEAN dan PBB
Sengketa Thailand dan Kamboja pada 2025 menarik perhatian internasional. ASEAN menyerukan kedua negara untuk menahan diri dan mengutamakan dialog diplomatik. PBB juga menawarkan mediasi guna mencegah konflik lebih besar.
Namun, perundingan berjalan alot. Kedua pihak masih bersikukuh mempertahankan klaim historis masing-masing, terutama terkait wilayah di sekitar Candi Preah Vihear.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Sengketa Thailand dan Kamboja
Korban Warga Sipil
Sengketa Thailand dan Kamboja tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga berdampak pada warga sipil. Ribuan orang yang tinggal di sekitar garis perbatasan kerap menjadi korban pengungsian mendadak setiap kali terjadi baku tembak.
Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, aktivitas perdagangan lintas batas terganggu, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Banyak petani kehilangan ladang karena tanah mereka berada di area konflik.
Kerugian Ekonomi
Perdagangan perbatasan Thailand-Kamboja yang biasanya bernilai jutaan dolar terganggu setiap kali konflik pecah. Infrastruktur perbatasan pun sering rusak akibat artileri. Hal ini membuat investor asing ragu menanamkan modal di wilayah dekat perbatasan.
Upaya Penyelesaian Sengketa Thailand dan Kamboja
Jalur Diplomasi
Berbagai perundingan bilateral dan multilateral sudah dilakukan sejak lama. Namun, penyelesaian permanen belum pernah tercapai. Sengketa Thailand dan Kamboja kerap dipolitisasi oleh elite politik di kedua negara, sehingga sulit menemukan jalan tengah.
Peran Mahkamah Internasional
Pada 2013, ICJ kembali menegaskan bahwa wilayah sekitar Candi Preah Vihear adalah bagian dari Kamboja. Namun, Thailand tetap menafsirkan putusan tersebut secara berbeda. Perbedaan interpretasi hukum inilah yang membuat konflik terus berulang.
Mediasi ASEAN
ASEAN mencoba menjadi penengah, tetapi mekanisme organisasi regional ini yang menganut prinsip non-intervensi membuat perannya terbatas. Negara-negara anggota ASEAN sering kali hanya bisa mendorong dialog tanpa memberikan tekanan berarti.
Sengketa Thailand dan Kamboja: Perspektif Sejarah dan Nasionalisme
Faktor Nasionalisme
Sengketa Thailand dan Kamboja bukan sekadar persoalan batas wilayah. Bagi Thailand, mempertahankan klaim atas wilayah tersebut adalah soal kehormatan nasional. Sementara bagi Kamboja, kemenangan di ICJ tahun 1962 menjadi simbol kedaulatan yang harus dijaga.
Simbol Budaya dan Identitas
Candi Preah Vihear sendiri merupakan simbol sejarah dan budaya yang penting bagi kedua bangsa. Di mata Kamboja, candi ini bagian dari warisan Khmer yang harus dilestarikan. Di sisi lain, Thailand menganggap lokasi candi dekat dengan wilayah tradisional masyarakatnya.
Masa Depan Sengketa Thailand dan Kamboja
Potensi Penyelesaian Damai
Banyak pengamat menilai bahwa sengketa Thailand dan Kamboja hanya bisa diselesaikan melalui kompromi. Salah satu opsi yang pernah dibahas adalah pengelolaan bersama kawasan Candi Preah Vihear untuk tujuan pariwisata. Namun, opsi ini sulit diterima oleh kalangan nasionalis di kedua negara.
Risiko Konflik Berkepanjangan
Jika tidak ada solusi konkret, sengketa Thailand dan Kamboja berpotensi menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan stabilitas regional. Asia Tenggara, yang tengah fokus pada pembangunan ekonomi, bisa terdampak oleh konflik yang tak kunjung selesai ini.
Baca Juga :
Sejarah Dunia: Kerajaan Nepal dan Siapa yang Berkuasa Sebelumnya? [2025]
Kesimpulan
Sejarah panjang sengketa Thailand dan Kamboja membuktikan bahwa konflik perbatasan bukan hanya soal garis di peta, tetapi juga menyangkut warisan kolonial, nasionalisme, dan identitas budaya. Dari demarkasi 1907, putusan ICJ 1962, ketegangan setelah 2008, hingga bentrokan terbaru pada 2025, konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian permanen.
Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak dari sengketa Thailand dan Kamboja. Harapan terbesar kini ada pada diplomasi dan kesediaan kedua negara untuk mencari jalan damai yang menguntungkan semua pihak.
Leave a Reply